jejakredaksi.com, DUMAI -- Gejolak di area operasional PT Inti Benua Perkasatama (IBP), Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, kembali memanas. Persoalan yang semula berkaitan dengan keberlangsungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kini berkembang menjadi polemik terkait pengelolaan area parkir dan kantong parkir kendaraan logistik di kawasan perusahaan.
Aksi sejumlah petugas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dumai yang menyuarakan kepentingan TKBM di lapangan justru menuai sorotan dari masyarakat setempat. Warga menduga, isu kesejahteraan pekerja berpotensi dijadikan pintu masuk untuk mendorong pengambilalihan pengelolaan area parkir dan kantong parkir truk industri di sekitar PT IBP.
Dugaan tersebut mencuat setelah warga mengklaim menemukan sejumlah gangguan terhadap kelancaran arus kendaraan logistik di kawasan tersebut. Hambatan operasional, penumpukan armada, hingga persoalan penataan jalur masuk dan parkir disebut terjadi secara berulang.
Namun, tudingan adanya sabotase tersebut masih sebatas dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Belum terdapat keterangan resmi yang membuktikan bahwa gangguan operasional tersebut dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu.
"Kami menyuarakan kesejahteraan TKBM itu hal penting, tetapi jangan jadikan nasib buruh sebagai alat politik dan bisnis. Kami dari masyarakat Sungai Sembilan melihat ada indikasi kuat sabotase lapangan dari oknum BUMD. Mereka sengaja bikin macet dan semrawut supaya ada alasan untuk merebut dan menguasai kantong parkir PT IBP," tegas Syahrul, salah satu perwakilan warga Sungai Sembilan di lokasi, Rabu (12/8/2026).
Di sisi lain, perwakilan BUMD Dumai membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi di lapangan dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan TKBM sekaligus mendorong tata kelola kawasan yang dinilai lebih tertib dan adil.
"Aksi kami murni untuk memperjuangkan nasib TKBM dan memastikan tata kelola kawasan ini berjalan adil bagi BUMD dan masyarakat," ujar salah satu petugas BUMD di lapangan.
Polemik juga berkaitan dengan tuntutan agar pengelolaan area parkir serta keterlibatan TKBM lokal mendapatkan porsi lebih besar dari pemerintah daerah. Persoalan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kepentingan tenaga kerja, aktivitas logistik, serta potensi pengelolaan pendapatan daerah.
Ketegangan di sekitar PT IBP hingga Rabu (12/8/2026) dilaporkan belum berkembang menjadi bentrokan fisik. Aparat kepolisian dari Polres Dumai dan Polsek Sungai Sembilan disebut melakukan penjagaan di sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya konflik.
Masyarakat berharap seluruh pihak menahan diri dan membuka persoalan tersebut secara transparan. Jika benar terdapat dugaan sabotase atau upaya mengganggu aktivitas operasional, warga meminta aparat melakukan pemeriksaan secara objektif agar tidak muncul tuduhan sepihak.
Sebaliknya, jika tuntutan BUMD dan TKBM berkaitan dengan persoalan tata kelola dan kepentingan pekerja, pemerintah daerah juga didorong menjelaskan dasar hukum serta mekanisme pengelolaan kawasan parkir secara terbuka kepada publik. (*)
Penulis:
